TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah
menyerahkan Kartu Penjamin Sosial (KPS) bagi masyarakat. Kartu tersebut
didistribusikan melalui Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos
Indonesia.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah
mengatakan per hari ini PT Pos Indonesia telah mendistribusikan 7 juta
KPS dari total KPS yang harus didistribusikan sebanyak 15,5 juta kepada
masyarakat miskin. Kartu tersebut bertujuan sebagai kompensasi kenaikan
harga bahan bakar minyak yang akan diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni
2013.
"Tadi pagi kami rapat dengan PT Pos, ada jumlah kartu yang
kembali, sebanyak 2067 dari total 7 juta," kata Firmanzah di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Ada beberapa alasan mengapa
kartu itu kembali. Firmanzah menjelaskan 40 persen kembali karena warga
yang dituju meninggal dunia, 5 persen digusur, 25 persen tidak dikenal,
dan 30 persen tanpa pemberitahuan.
Firmanzah mengatakan
pendistribusian KPS untuk rakyat miskin ini, didapat dari data yang
akurat untuk itu, BLSM dipastikan dterima oleh warga yang berhak. Sebab,
data rakyat miskin ini didapat dari data BPS dan Kementerial Sosial
yang selalu diperbaharui.
"Kartu ini tidak hanya digunakan untuk menukar raskin, tetapi juga untuk siswa miskin," katanya.
Diketahui,
total dana yang disiapkan pemerintah untuk BLSM sebesar Rp 9,7 triliun.
Sementara untuk infrastruktur pemerintah menyediakan dana sebesar Rp
7,25 triliun.
"Infrastruktur itu untuk pembangunan air bersih, daerah kumuh nelayan dan irigasi," katanya.
0 comments:
Post a Comment