Peringatan 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh pada Rabu (1/5/2013).
Berbagai masalah di Papua
dan perdebatan terkait wilayah Indonesia tersebut harus segera
diselesaikan sebagai perwujudan mimpi bersama bangsa Indonesia dari
Sabang sampai Merauke sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani berharap agar dana otonomi khusus yang cukup besar untuk Papua mampu dimaksimalkan sehingga bisa menyejahterakan warga Papua.
"Setelah 50 tahun, tentunya kita prihatin mendengar informasi masih ada kelaparan di Papua.
Mimpi
bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu,
mandiri dan sejahtera masih belum terwujud di beberapa bagian negeri
ini, termasuk di Papua," kata Puan dalam rilisnya disampaikan ke redaksi
Tribunnews.com, Rabu (1/5/2013).
Di awal tahun 2013, Puan mengatakan publik berduka atas peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan 8 anggota TNI dan 2 warga sipil.
"Ini artinya ada pekerjaan rumah (PR) berumur 50 tahun yang masih harus diselesaikan di sana," ungkap Puan.
Putri
Megawati Soekarnoputri itu mengatakan setelah Operasi Trikora (Tri
Komando Rakyat) yang dimulai pada tahun 1961 oleh Presiden Pertama
Republik Indonesia Soekarno, akhirnya melalui UNTEA (United Nations
Temporary Executive Authority) Papua
(dulunya bernama Irian Barat) dikembalikan kepada Indonesia pada
tanggal 1 Mei 1963. Namun setelah 50 tahun berlalu masih muncul
percikan-percikan yang terus menantang Papua sebagai bagian dari NKRI dan juga masih ada sekitar 1,2 juta ribu rakyat miskin serta 77 ribu pengangguran di Provinsi Papua dan Papua Barat menurut data BPS (Badan Pusat Statistik).
"Masalah keamanan, persatuan dan kesejahteraan di Papua itu semua satu jahitan, jadi tidak bisa dipandang atau diselesaikan secara terpisah-pisah. Lebih mengkhawatirkan lagi Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang tertinggi persentase kemiskinannya di Indonesia.
"Masalah keamanan, persatuan dan kesejahteraan di Papua itu semua satu jahitan, jadi tidak bisa dipandang atau diselesaikan secara terpisah-pisah. Lebih mengkhawatirkan lagi Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang tertinggi persentase kemiskinannya di Indonesia.
Apakah wajar provinsi yang kaya alamnya tapi miskin warganya?” ujar Puan.
Menurut data BPS April 2013, di Papua Barat 27 persen rakyatnya masih hidup di bawah kemiskinan, di Papua angkanya 30 persen. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua dan Papua Barat belum menyentuh langsung kesejahteraan penduduknya.
"50 tahun lalu kita sebagai bangsa sepakat dan bersatu membebaskan Papua dari belenggu penjajahan dan kembali ke NKRI, agar dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia dapat merasakan kesejahteraan dan kemandirian. Jadi sudah menjadi kewajiban sejarah kita bersama khususnya pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Papua secara nyata. Ini butuh pendekatan hati ke hati yang menyertai pembangunan fisik di daerah itu, agar di Papua segera dikenal istilah kaya
alamnya, sejahtera penduduknya," kata Puan.
"Kami juga berharap agar pimpinan MPR dapat meningkatkan intensitas sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Papua sebagai salah satu penguat keutuhan NKRI," ujar Puan, yang juga anggota Komisi I DPR-RI.
Menurut data BPS April 2013, di Papua Barat 27 persen rakyatnya masih hidup di bawah kemiskinan, di Papua angkanya 30 persen. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua dan Papua Barat belum menyentuh langsung kesejahteraan penduduknya.
"50 tahun lalu kita sebagai bangsa sepakat dan bersatu membebaskan Papua dari belenggu penjajahan dan kembali ke NKRI, agar dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia dapat merasakan kesejahteraan dan kemandirian. Jadi sudah menjadi kewajiban sejarah kita bersama khususnya pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Papua secara nyata. Ini butuh pendekatan hati ke hati yang menyertai pembangunan fisik di daerah itu, agar di Papua segera dikenal istilah kaya
alamnya, sejahtera penduduknya," kata Puan.
"Kami juga berharap agar pimpinan MPR dapat meningkatkan intensitas sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Papua sebagai salah satu penguat keutuhan NKRI," ujar Puan, yang juga anggota Komisi I DPR-RI.
Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/05/01/kesejahteraan-papua-kewajiban-sejarah-indonesia
0 comments:
Post a Comment