This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Search

Wednesday, July 3, 2013

Pendidikan di Mata sang Garuda

Negara selalu menjaga hak-hak warganya, seperti; keamanan, keadilan, kemajuan, serta menjamin hak berpendidikan. Negara yang tahu arti kemajuan akan sangat mendukung warganya untuk selalu berkecimpung dalam dunia pendidikan. Bahkan mereka menggratiskan (memurahkan) biaya pendidikan untuk pembangunan generasi yang mapan.
Negara Islam di masa kejayaannya, sangat memperhatikan pendidikan, bahkan digratiskan untuk umat. Sehingga ilmu dari pemikir-pemikir Arab masih bisa dirasakan hingga sekarang ini. Hanya bermodalkan menjalankan amanah agama untuk terus menciptakan generasi yang kuat.
Jepang juga bisa membangun negaranya dari kehancuran dalam waktu singakat dengan pendidikan. Pemerintah mengirim warganya ke barat atas biaya negara untuk mempelajari beragam ilmu, yang kemudian mereka mampu bangkit dari kehancuran pascaperang dunia dua.
Demikian halnya dengan negara-negara barat yang sudah menggratiskan pendidikan untuk rakyatnya, sehingga dapat kita maklumi kemajuan yang sudah mereka petik sekarang ini. Itulah pentingnya pendidikan untuk kehidupan.
Namun sangat aneh dengan negara kita, Indonesia. Kalau kita lihat dan survey, sungguh Indonesia itu bukanlah negara yang miskin, tapi negara yang sangat berkemungkinan kaya. Sayangnya yang terjadi hari ini malah sebaliknya, rakyat Indonesia seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi. Kenapa ini bisa terjadi?
Jangan heran dengan hal yang terjadi hari ini. Itulah nasib negara yang tidak melihat pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan. Buktinya, sampai hari ini biaya pendidikan di Indonesia masih sangat mahal, hanya mampu dijalani sebagian warganya yang berekonomi kelas atas. Sepertinya belum ada niat yang mumpuni dari pemerintah untuk membangun negara ini. Jangan heran ketika anda melihat Indonesia dalam kehancuran nantinya.
Kepedulian pemerintah untuk pendidikan sungguh sangat minim, bisa anda lihat cerita mahasiswa yang dievakuasi dari mesir. Mereka bagaikan anak tiri yang dipisahkan dari ibunya tanpa kepedulian yang berarti.
Dari cara evakuasi saja sudah bisa terbaca, kalau mahasiswa itu bagaikan harta yang tak berharga. Bayangkan, evakuasinya terbatas. Sepertiganya dievakuasi, dua per tiganya ditinggalkan di wilayah konflik. Andaikan perang besar melanda Mesir ketika reformasi itu, mungkin mereka yang tidak terevakuasi sudah tidak terlihat di muka bumi ini. (Negara mengevakuasi warganya waktu itu cuma sebagai simbolis sepertinya. Memang negara ini tidak menghargai nyawa warganya. Kalau ditinjau, mungkin bisa dikatakan, tujuan dari evakuasi itu tidak lebih sekedar untuk dokumentasi dan pemberitaan ke dunia Internasional saja (tujuan politik saja).
Kembali ke pendidikan, sebagian besar mereka yang menjalankan pendidikan di Mesir ini atas biaya pribadi. Namun dengan rejeki yang tidak disangka, kebanyakan mereka yang sudah lama merindukan kampung halaman bisa terwujud untuk sementara.
Tapi alangkah sayangnya, ketika mereka akan kembali untuk melanjutkan pendidikannya, malah pemberangkatan untuk baliknya tidak jelas hingga hari ini. Janjinya akan dikembalikan paling lambat hingga 31 Maret. Padahal ujian di universitasnya, ada yang akan di mulai dari tanggal 2 juni 2011. Inilah bukti tidak adanya kepedulian pemerintah untuk memajukan negara dari keterbelakangan. Pemerintah tidak serius memperhatikan pendidikan generasi masa depannya. Seolah-olah pejabat pemerintah lagi disibukkan dengan aktivitas pribadi.
Apakah tidak ada solusi dari ribuan pejabat di tanah air untuk memikirkan rakyatnya dalam mengarungi pendidikan? Apakah pemerintah memang mengabaikan kepeduliannya untuk mahasiswa bidang agama, yang menurutnya tidak ada bernilai bagi pembangunan Indonesia!? Padahal kehancuran Indonesia juga dikarenakan kurangnya modal agama dari bangsanya, sehinga lahir koruptor di seantaro nusantara, lahir kriminalis-kriminalis yang tidak punya etika lagi. Bukankan mereka yang akan kembali dari Mesir yang akan membantu Indonesia membasmi krisis ini? Tapi kenapa mereka masih diabaikan!? Apakah Indonesia hanya akan mendukung liberalis-sosialis saja di tanah air?

Padatnya Penduduk Indonesia,Bumi Sengsara

Semua kebutuhan manusia dipasok dari lingkungan yang merupakan sumber daya alam.Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk keperluan manusia. Semakin meningkat jumlah popolasi semakin banyak sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh: kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan udara bersih dan kebutuhan lainnya. Apabila jumlah populasi meningkat akan timbul berbagai masalah, misalnya kepadatan arus lalu Lintas yang mengakibatkan udara terjadi pencemaran, banyak lahan pertanian dijadikan pemukiman penduduk akibatnya terjadi perkampungan yang kumuh, dan ahkirnya air bersih ikut menjadi permasalahan. Apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi penurunan kwalitas lingkungan yang nantinya juga akan merusak lingkungan. Untuk itu dibutuhkan manusia-manusia yang sadar lingkungan. Beberapa hal yang mempengaruhi populasi manusia, yaitu:
  1. Kelahiran atau natalitas, kepadatan populasi akan bertambah. Angka kelahiran diperoleh menghitung jumlah kelahiran hidup tiap 1000 penduduk per tahun 
  2. Kematian atau mortalitas, kepadatan populasi akan berkurang. Angka kematian diperoleh menghitung jumlah kematian tiap 1000 penduduk per tahun. 
  3. Imigrasi, adanya penduduk yang datang akan menambah kepadatan populasi. 
  4. Emigrasi, adanya penduduk yang pindah atau pergi akan mengurangi kepadata populasi.
Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduknya. Pada daerah yang kepadatannya tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk lebih sulit dilaksanakan. Hal ini menimbulkan permasalahan social, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, ketersediaan lahan, air bersih, kebutuhan pangan, dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Coba perhatikan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Tentu tingkat pencemaran udara di kota lebih tinggi. Kepadatan penduduk mempengaruhi beberapa aspek yang berkaitan
dengan kehidupan penduduk berikut ini.
 
1. Ketersediaan Udara Bersih
Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Semakin banyak jumlah penduduk berarti semakin banyak oksigen yang diperlukan. Bertambahnya pemukiman, alat transportasi, dan kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak bumi, bensin, solar, dan batu bara) mengakibatkan kadar CO2 dan CO di udara semakin tinggi. Berbagai kegiatan industri juga menghasilkan gas-gas pencemar seperti oksida nitrogen (NOx) dan oksida belerang (SOx) di udara. Zat-zat sisa itu dihasilkan akibat dari pembakaran yang tidak sempurna.
 
Jadi dapat dipahami bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk, maka kebutuhan oksigen semakin banyak. Oleh karena itu pemerintah kota di setiap wilayah gencar mengkampanyekan penanaman pepohonan. Selain sebagai penyejuk dan keindahan, pepohonan berfungsi sebagai hutan kota untuk menurunkan tingkat pencemaran udara.
 
2. Ketersediaan Pangan
Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya penduduk dapat kekurangan gizi atau bahkan kurang pangan. Sebagian besar lahan pertanian di kota digunakan untuk lahan pembangunan pabrik, perumahan, kantor, dan pusat perbelanjaan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota sangat tergantung dengan tersedianya pangan dari desa. Jadi kenaikan jumlah penduduk akan meningkat pula kebutuhan pangan dan lahan.
 
Thomas Robert Maltus seorang sosiolog Inggris, mengemukakan teori yang berjudul Essay on The Principle of Population. Maltus menyimpulkan bahwa pertambahan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertambahan produksi pangan mengikuti deret hitung. Jadi semakin meningkat pertumbuhan penduduk, semakin tinggi pula kebutuhan pangan. Oleh karena itu peningkatan produksi pangan perlu digalakkan. Penduduk yang kekurangan makanan akan menyebabkan gangguan pada fungsi kerja tubuh dan dapat terjangkit penyakit seperti busung lapar, anemia, dan beri-beri.
 
3. Ketersediaan Lahan
Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana kehidupan. Selain itu pembukaan hutan juga sering dilakukan untuk membangun areal industri, perkebunan, dan pertanian. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi peluang terjadinya kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk.
 
4. Ketersediaan Air Bersih
Meskipun 2/3 dari luasan bumi berupa air, namun tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih dibutuhkan oleh berbagai macam industri, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dan sebagainya. Jumlah penduduk yang meningkat juga berarti semakin banyak sampah atau limbah yang dihasilkan.
 
Pembuatan sumur artesis untuk keperluan industri dan kompleks perumahan mengakibatkan sumur-sumur tradisional mengering. Selain itu, kawasan pemukiman padat penduduk sering hanya menyediakan sedikit kawasan terbuka sebagai daerah serapan air hujan. Kawasan yang tertutup rapat oleh aspal dan beton membuat air tidak dapat meresap ke lapisan tanah, sehingga pada waktu hujan air hanya mengalir begitu saja melalui permukaan tanah. Akibatnya cadangan air di dalam tanah semakin lama semakin berkurang sehingga pada musim kemarau sering kekurangan air bersih
 
5. Pencemaran lingkungan
Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan kertas, maka kayu di hutan ditebang. Untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, maka hutan dibuka dan rawa/lahan gambut dikeringkan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, didirikan pabrik tekstil. Untuk mempercepat transportasi, diciptakan berbagai jenis kendaraan bermotor. Apabila tidak dilakukan dengan benar, aktivitas seperti contoh tersebut lambat laun dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Misalnya penebangan hutan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta dapat melenyapkan kekayaan keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Apabila daya dukung lingkungan terbatas, maka pemenuhan kebutuhan penduduk selanjutnya menjadi tidak terjamin.
 
Di daerah yang padat, karena terbatasnya tempat penampungan sampah, seringkali sampah dibuang di tempat yang tidak semestinya, misalnya di sungai. Akibatnya timbul pencemaran air dan tanah. kebutuhan transportasi juga bertambah sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat. Hal ini akan menimbulkan pencemaran udara dan suara. Jadi kepadatan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya berbagai pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.
 
Sumber :http://www.artikelbiologi.com/2012/05/pengaruh-kepadatan-populasi-terhadap-lingkungan.html

Stop !!! Pilh Pemimpin Karena Popularitas

Rakyat harus berhenti memilih capres karena popularitas, dan hanya sering muncul atau disukai media atau media darling. Rakyat di pilpres 2014 harus lebih kritis lagi agar tak terjebak memilih orang yang salah.
"Sehingga nanti dapat menghasilkan capres yang memenuhi harapan rakyat, yaitu yang berkualitas, berintegritas, dan berkarakter," kata pengamat politik Teguh Santoso dalam acara talk show ‘Pilpres 2014 yang perhatian daerah’ bersama anggota DPD RI Emanuel Babu Eha, dan Didied Mahaswara dari The President Center, di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Teguh memberi apresiasi konvensi capres yang digagas Demokrat dan rakyat harus memperkuat dengan membantu mengkritisi, memberi masukan kepada partai dan masyarakat pemilih, agar menghasilkan capres pilihan rakyat.
Menurutnya, selama ini hampir semua capres yang muncul masih memanfaatkan media darling. Tapi, rakyat lupa membaca pikiran, gagasan, program, dan janji-janji capres, termasuk perhatiannya kepada daerah.
“Kalau Amerika pada 2022 nanti akan mengirimkan NASA ke Jupiter sebagai alternatif kehidupan, lalu capres kita mau melakukan apa di tahun itu?” katanya.
Sama halnya ketika semua meributkan kenaikan harga BBM, termasuk partai, politisi, dan pengamat, padahal isu yang sama sudah ada sejak puluhan tahun, dan terus diulang-ulang, namun tak ada yang bicara program energi ke depan.
“Jadi, popularitas harus diikuti kualitas, dan track record-rekam jejak yang baik, dan rakyat berhenti dengan politik pencitraan. Indonesia yang besar ini butuh figur yang punya terobosan baru untuk memajukan bangsa,” kata Teguh.
Emanuel menegaskan pihaknya bersama anggota DPD RI sedang memikirkan capres independen, meski untuk 2014 tak mungkin karena masih harus amandemen UUD 1945. Tapi, hal itu akan terus diusahakan untuk mengakomodir aspirasi rakyat daerah.
“Kalau independen seleksinya dari bawah, dan bukan dari partai. Saya optimis masih banyak orang terbaik di negeri ini, meski belum memiliki pandangan yang sama tentang figur yang layak untuk negara ini,” tutur anggota DPD RI dari NTT ini.
Didied Mahaswara menilai presiden maupun capres yang muncul belakangan ini komitmen daerahnya masih lemah, sehingga tak berdampak positif bagi pembangunan di daerah-daerah di Indonesia.
“Lebih memprihatinkan lagi tak punya komitmen terhadap pelaksanaan Pancasila, maka capres yang ada hanya mengutamakan kekuatan modal, media darling, dan meninggalkan kesejahteraan rakyatnya,” katanya.

Sumber : 

Kesejahteraan Papua Kewajiban Sejarah Indonesia

Peringatan 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh pada  Rabu (1/5/2013).
Berbagai masalah di Papua dan perdebatan terkait wilayah Indonesia tersebut harus segera diselesaikan sebagai perwujudan mimpi bersama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani berharap agar dana otonomi khusus yang cukup besar untuk Papua mampu dimaksimalkan sehingga bisa menyejahterakan warga Papua.
"Setelah 50 tahun, tentunya kita prihatin mendengar informasi masih ada kelaparan di Papua.
Mimpi bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, mandiri dan sejahtera masih belum terwujud di beberapa bagian negeri ini, termasuk di Papua," kata Puan dalam rilisnya disampaikan ke redaksi Tribunnews.com, Rabu (1/5/2013).
Di awal tahun 2013, Puan mengatakan publik berduka atas peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan 8 anggota TNI dan 2 warga sipil.
"Ini artinya ada pekerjaan rumah (PR) berumur 50 tahun yang masih harus diselesaikan di sana," ungkap Puan.
Putri Megawati Soekarnoputri itu mengatakan setelah Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dimulai pada tahun 1961 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, akhirnya melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) Papua (dulunya bernama Irian Barat) dikembalikan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Namun setelah 50 tahun berlalu masih muncul percikan-percikan yang terus menantang Papua sebagai bagian dari NKRI dan juga masih ada sekitar 1,2 juta ribu rakyat miskin serta 77 ribu pengangguran di Provinsi Papua dan Papua Barat menurut data BPS (Badan Pusat Statistik).

"Masalah keamanan, persatuan dan kesejahteraan di Papua itu semua satu jahitan, jadi tidak bisa dipandang atau diselesaikan secara terpisah-pisah. Lebih mengkhawatirkan lagi Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang tertinggi persentase kemiskinannya di Indonesia.
Apakah wajar provinsi yang kaya alamnya tapi miskin warganya?” ujar Puan.

Menurut data BPS April 2013, di Papua Barat 27 persen rakyatnya masih hidup di bawah kemiskinan, di Papua angkanya 30 persen. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Papua dan Papua Barat belum menyentuh langsung kesejahteraan penduduknya.

"50 tahun lalu kita sebagai bangsa sepakat dan bersatu membebaskan Papua dari belenggu penjajahan dan kembali ke NKRI, agar dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia dapat merasakan kesejahteraan dan kemandirian. Jadi sudah menjadi kewajiban sejarah kita bersama khususnya pemerintah pusat dan daerah di kedua provinsi itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Papua secara nyata. Ini butuh pendekatan hati ke hati yang menyertai pembangunan fisik di daerah itu, agar di Papua segera dikenal istilah kaya
alamnya, sejahtera penduduknya," kata Puan.

"Kami juga berharap agar pimpinan MPR dapat meningkatkan intensitas sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Papua sebagai salah satu penguat keutuhan NKRI," ujar Puan, yang juga anggota Komisi I DPR-RI.

Sumber : http://www.tribunnews.com/2013/05/01/kesejahteraan-papua-kewajiban-sejarah-indonesia

Cabut Subsidi,SBY UNtung Rakyat Buntung

Subsidi Dicabut, SBY Untung Rakyat Buntung
Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.
"Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini
Ditambahkannya, Ada data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.
Rieke memaparkan data yang beliau kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib, sebagai berikut:
- Indonesia menghasilkan 930.000 barel per hari
- 1 barel = 159 liter
- Harga Minyak Mentah = 105 USD per barel
- Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) = 10 USD per barel = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter
- Biaya LRT untuk 63 miliar Liter = 63 miliar x Rp.566,- = Rp. 35,658 triliun
- Lifting = 930.000 barel per hari, atau
= 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun
- Hak Indonesia adalah 70 persen maka = 237,615 juta barel per tahun
- Konsumsi BBM di Indonesia = 63 miliar liter per tahun, atau dibagi dengan 159
= 396,226 juta barel per tahun
- Pertamina memperoleh dari Konsumen
= 63 miliar liter x Rp 4500,-
= Rp. 283,5 triliun
- Pertamina membeli dari pemerintah
= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 224,546 triliun
- Kekurangan yang harus diimpor
= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 149,887 triliun
Menurutnya, setelah dihitung sedemikian rupa melalui data-data yang otentik, Rieke berkesimpulan :
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 miliar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 triliun
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 triliun
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 triliun
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 triliun
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp. 410,091 triliun – Rp. 283,5 triliun
= Rp. 126,591 triliun
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 triliun.
*Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 triliun – Rp. 126,591 triliun
= Rp. 97,955 triliun
"Artinya, APBN tidak jebol justru saya jadi bertanya, di mana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 triliun, itu baru hitungan 1 tahun. Di mana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya," ujar politisi yang akrab dipanggil Oneng ini.

Untuk Rakyat ??

Pemerintah sebentar lagi akan mengeluarkan Senjata terakhirnya untuk membantu Rakyat Bahagia dan Sejahtera dengan berbagai Program terbaru malah sampai masuk ke berbagai Media agar Rakyat mengetahui bahwa hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan yang telah lama menjadi Beban Negara , Rakyat Indonesia menurut Pemerintah adalah salah satu penyebab Jebolnya APBN karena banyak Anggaran yang tidak tepat sasaran selama 9 tahun Pemerintahan SBY dan Kroni-kroninya berkuasa sehingga Mereka baru menyadari saat ini adalah waktu yang tepat untuk menambalnya dan menggantinya dengan Program-program terbaru yang lebih Efektif sehingga Rakyat Senang , Bahagia dan Sejahtera .
Rakyat Indonesia tidak hanya Kelas menengah ke Bawah yang selalu menjadi Alasan untuk di bantu tetapi seharusnya Pemerintah sadar Tanpa Rakyat Indonesia Kelas Menengah dan Kelas Atas tidak akan tercapainya suatu Negara yang Makmur , malah seolah-olah Kelas Menengah dan Ke Atas menjadi Penyebab APBN Jebol padahal Pembayara Pajak itu dari semua Golongan untuk menggerakkan Perekonomian Bangsa jika saja Kelasa Menengah dan Kelas Atas tidak mau lagi membayar Pajak maka bisa di pastikan Roda Ekonomi Indonesia akan lambat bergeraknya.
Petinggi Negara saat ini yang seharusnya disalahkan karena Miskin Moral dan Hati Nuraninya Hilang dengan Bangga menyalahkan hanya Orang-orang Kaya saja menikmati BBM padahal semua Rakyat Indonesia berhak menikmati Subsidi baik itu Kaya , Menengah , Bawah sekalipun janganlah membeda-bedakan hanya karena Kaya Miskin dan Mengadu Domba Antar Golongan maupun Kelompok seharusnya Petinggi Negeri ini sadar bahwa sebenarnya Mereka dan Keluarganya yang telah dengan seenaknya menghamburkan Uang Negara tanpa ada Manfaatnya sehingga banyak Kepentingan Rakyat hanya menjadi Prioritas selanjutnya bukan Utama.
Keluarga para Petinggi Negari ini bisa Hidup Mewah dan dikelilingi Harta berlimpah tanpa harus berdarah-darah mencukupi kebutuhannya , sedangkan Rakyat diluaran harus menghitung dengan Hemat pengeluaran Hari ini apakah bisa cukup atau besok harus berkurang karena Pemerintah tidak bisa mengendalikan Harga dan dengan Mudah beralasan ada Oknum-oknum bermain di Pasar , kalau sudah mengetahui ada Oknum-oknum tersebut yang bermain di atas Penderitaan Rakyat kenapa dibiarkan begitu saja atau Jangan-jangan Oknum-oknum tersebut adalah Mereka sendiri ?

Kebudayaanku Yang di rebut



Indonesia sangat kaya akan budaya, fakta ini tidak bisa disangkal lagi oleh siapapun. Namun dibalik kekayaan tersebut justru Pemerintah dan bangsa Indonesia sangat lemah mematenkan apa yang seharusnya menjadi hak bangsa Indonesia
salah satu penyebabnya yaitu generasi muda yang tidak mau melestarikan budaya tersebut,karena nereka takut di bilang kampungan
Berikut ini adalah daftar artefak budaya Indonesia yang diduga dicuri, dipatenkan, diklaim, dan atau dieksploitasi secara komersial oleh korporasi asing, oknum warga negara asing, ataupun negara lain:

   1. Batik dari Jawa oleh Adidas
   2. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
   3. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
   4. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
   5. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
   6. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
   7. Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
   8. Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
   9. Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
  10. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
  11. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
  12. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
  13. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
  14. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
  15. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
  16. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
  17. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
  18. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
  19. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
  20. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis
  21. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris
  22. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
  23. Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
  24. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd
  25. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
  26. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
  27. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
  28. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
  29. Kain Ulos oleh Malaysia
  30. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
  31. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
  32. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia


Bangsa serumpun atau dikenal dengan Malaysia setidaknya mengklaim 21 artefak budaya Indonesia, dan yang terkini adalah tari Pendet dari Bali.

1. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
2. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
3. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
4. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
5. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
6. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
7. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
8. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
9. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
10. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
11. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
12. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
13. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
14. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
15. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
16. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
17. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
18. Kain Ulos oleh Malaysia
19. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
20. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
21. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia

Mungkin masih banyak lagi yang lain,maka deharudnya kita sebagai bangsa indonesia harus ikut andil dalam menjaga warisan nenek moyang yang menjadi budaya kita sehingga tidak di klaim oleh negara lain
Beberapa cara yang bisa dilakukan agar budaya kita tidak di rebut oleh negara lain :
  1. Media massa, melalui acara televisi , koran , majalah ataupun artikel , media massa bisa memperkenalkan budaya – budaya yang ada di Indonesia.
  2. Pementasaan, tidak mudah memang melestarikan kebudayaan Indonesia sendiri tapi dengan adanya pentas – pentas seni budaya yang diadakan ditempat – tempat umum secara rutin dapat memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  3. Menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal, Sekolah dapat menyelenggarakan ekstrakulikuler yang berkaitan dengan budaya Indonesia misalnya ekstrakulikuler tari tradisional sehingga siswa dapat  menimbulkan rasa cinta pada budaya Indonesia.

Ketika Selebriti Menjadi Pemimpin Bangsa

Belakangan ini banyak sekali artis-artis yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif,bahkan banyak sari mereka yang berhasil.tapi apakah kinerja mereka dapat dipertanggungjawabkan ??
baru-baru ini marak di beritakan di media madalah rhoma irama mencalonkan diri sebagai capres,apakah beliau layak menjadi pemimpin bangsa ?? apakah hanya dengan kepopuleran dapat memimpin bangsa ??

http://kreavi.com/data/user-kreavi/156-38648x8s-rhoma-irama-ingin-jadi-presiden.jpgAliansi Nasionalis Indonesia(Anindo) menyatakan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat secara politik, pemerintahan dan kuat di bidang media. Tapi, lebih utama lagi, pemimpin tersebut adalah tokoh yang paham terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta memiliki benang merah cita-cita para pendiri bangsa.

“Pemimpin Indonesia ke depan mutlak mengenal amanat penderitaan rakyat sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar dikenal atau populer karena digarap atau ditokohkan oleh lembaga pembentuk citra yang sarat dengan kepentingan komersial,” kata Dewan Pembina Anindo Hadidjojo Nitimihardjo dalam keterangannya, Jumat (31/5/2013).

Hadidjojo menambahkan, partai-partai politik yang ada sekarang, seharusnya melakukan rekrutmen yang bagus, sehingga melahirkan elit-elit partai yang  bersih. Sebab, peranan parpol begitu dominan dalam menentukan pejabat-pejabat pemerintah mulai dari pusat sampai pejabat di daerah. jadi bukan hanya karena kepopuleran mereka.


Memang Mencari seorang pemimpin yang tepat tidaklah mudah, kewajiban kita sebagai anak bangsa adalah berusaha memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik di segala level kepemimpinan, karna baik tidaknya pemimpin secara langsung ataupun tidak langsung pasti berimbas pada apa yang di pimpinnya. Sebelum menentukan pilihan dalam mencari seorang pemimpin kita harus mengetahui kriteria – kriteria dari seorang pemimpin yang ideal, yang secara garis besar adalah : 1. Sidiq (Jujur) 2. Tablig (menyampaikan) 3. Amanah, 4. Fathonah (Cerdas), yang berarti seorang pemimpin harus memiliki integritas, kredibilitas, moralitas, kapabilitas dan transparan dalam setiap kebijakannya, karena “Jika Urusan Diserahkan Pada Yang Bukan Ahlinya, Tunggulah Kehancurannya”. Kepada para calon – calon pemimpin hendaknya dapat mengukur diri dan berfikir bahwa kepemimpinan atau jabatan adalah amanah yang sangat berat dan merupakan bentuk dari sebuah pengabdian serta tanggung jawab, bukan sebuah kesempatan untuk mencari kekayaan dan kemuliaan.
Mungkin sebagian besar dari kita merasa lelah, mengabaikan dan menggangap tidak penting untuk menggunakan hak kita dalam memilih para pemimpin, “toh siapapun pemimpinnya tidak akan banyak pengaruhnya terhadap kita” celetuk si Lica, sebuah ungkapan pesimis yang sering kita dengar, sebuah ungkapan yang timbul karena ulah para oknum - oknum pemimpin kita yang lebih sibuk memperkaya diri dan kelompoknya dibandingkan bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Memilih pemimpin lebih dari sebagai sebuah hak, memilih pemimpin adalah sebuah usaha kita semua sebagai pribadi – pribadi untuk menentukan siapa pemimpin kita, “….Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan (Nasib) Suatu Kaum, Sehingga Mereka Merubah Keadaan (Nasib) Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri….”, dalam konteks memilih para pemimpin sudah saatnya kita memilih benar – benar menggunakan akal dan pikiran berlandaskan hati nurani, bukan sekedar karena adanya aspek kesukuan dan kedekatan pribadi atau karena adanya kepentingan serta tujuan – tujuan sesaat yang menguntungkan pribadi atau golongan, yang malahan nantinya akan menyengsarakan adik – adik, anak – anak dan cucu – cucu kita, hanya karena kesalahan kita dalam memilih para pemimpin.
Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna begitu pula para calon pemimpin kita, untuk itu pilihlah calon pemimpin yang memiliki atau mendekati kriteria – kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal, paling tidak para calon pemimpin tersebut harus memiliki rekam jejak yang baik, visi, misi dan program rencana kerja yang tepat, masuk akal dan jelas, agar kiranya calon pemimpin yang kita pilih tersebut dapat membawa perubahan dalam segala sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik.

Jeritan Rakyat Papua


Dari hari kehari kita semakin banyak melihat kemiskinan dan penderitaan rakyat indonesia , yang semakin meluas dan melebar kemana-mana dan seharusnya mereka bisa merasakan kenikmatan dan kemerdekaan yang mereka miliki tapi malah sebaliknya.Bukan merasakan kenikmatan tersebut tapi malah merasakan kemiskinan dan kesengsaraan tersebut dikarena ulah oleh segelintir orang-orang yang serakah. Yang mana mereka sudah merasakan sangat banyak , tapi tidak merasa belum cukup puas.                                                                                                                                                                                                                                                  
http://idealisme.blogdetik.com/files/2011/10/img_sumpah-pemuda-bagi-rakyat-miskin.jpg
Seperti banyak yang kita liat penderitaan rakyat Indonesia yang terjadi di daerah-daerah seperti di daerah PAPUA  banyak dari mereka yang tadinya punya tempat tinggal akhirnya mereka sekarang kehilangan tempat tinggal dan sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya.
Bagaimana caranya untuk menolong mereka, ini karena suatu hal mereka sekarang menjadi menderita karena mereka kehilangan tempat tinggal , pekerjaan , anak-anak mereka kehilangan tempat sekolah , dan ada yang kehilangan tempat usaha mereka dan semua ini kelihatannya masih belum terselesaikan, dan bahkan pemerintah belum memberikan apa yang seharusnya dia lakukan. kepada masyarakat miskin.

Carut Marut Indonesia Karena Gagal Kelola

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo angkat biacara atas apa yang diungkap The Fund for Peace (FFP), menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 bersama Gambia, sebagai negara yang gagal.
Tegas dikatakan, tata kelola kenegaraan serta carut marutnya penyelenggara pemerintahan, tak bisa dipungkiri.  Selain itu, kedaulatan yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah, dalam hal ini pemerintahan SBY-Boediono.
Indonesia Negara Gagal Karena Tata Kelola Carut Marut"Meningkatnya gelombang gejolak perasaan publik yang semakin tidak terkendali serta tingginya korupsi birokrasi dan kejahatan yang meresahkan masyarakt. Hal lain, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan," tegasnya, Rabu (20/6/2012).   
Hal lain yang juga menjadi salah satu faktor membuat Indonesia dikatakan sebagai negara gagal adalah sikap gamang pemerintah dalam menuntaskan berbagai kasus hukum. Baik itu skandal
bailout Bank Century, mafia perpajakan, mafia suara KPU dan penegakan hukum yang masih tidak berkeadilan serta tebang pilih.
"Belum lagi, dilihat kecenderungan menghadapkan aparat dengan rakyat di berbagai bidang. Faktor keamanan yang tidak menjamin ketertiban masyarakat. Presiden dengan para menteri kabinetnya mengalami kesenjangan dan tidak sinkron dalam memahami arah kebijakan Presiden," tandas Tjahjo.           
Dikatakan, setiap pengambilan keputusan politik pembangunan, juga  masih belum mengimplementasikan dari empat pilar kebangsaan. Khususnya, kemajemukan atau kebhinekaan.  Secara historis dan sosiologis, Indonesia sebagai bangsa, memiliki kekuatan emosional kebangsaan yang kuat.
Persolan yang paling utama di Indonesia itu adalah masalah ketidakadilan ekonomi dan proses institusionalisasi demokrasi, bukan persolan kesukubangsaan, apalagi agama.
Kalau dua hal tersebut dapat diperbaiki, sambung Tjahjo Kumolo, isu ketidakadilan dan institusionalisasi demokrasi, maka Indonesia akan semakin kuat.

Negara Merdeka Yang Belum Merdeka

Walau Indonesia sudah merdeka 65 tahun tapi mayoritas rakyat belum merdeka secara perkenomian, pendidikan dan sosial. Bahkan hanya 15 persen penduduk Indonesia yang merasa tak ada masalah dan sudah pada zona nyaman.

Demikian Rizal Ramli, mantan Menko Ekonomi saat renungan "Kemerdekaan 65 tahun Republik Indonesia" di kediamannya, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/8/2010).

"Masih bisa makan, masih bisa menyekolahkan anak, punya rumah" tutur Rizal kepada tribunnews.com.
Menurutnya, 85% rakyat Indonesia belum bisa merasakan kemewahan tersebut. Sehingga terkesan Indonesia menutup-nutupi dalam kepura-puraan masalah itu.

Pakar ekonomi tersebut berpendapat bahwa bangsa ini bisa lepas dari permasalahan tersebut, tidak dengan pemimpin yang berpura-pura, yang selalu berlaku seolah tidak tahu.

Bahasa Indonesia VS Bahasa Alay

Bahasa Indonesia adalah salah satu aset penting bangsa Indonesia yang perlu dijaga kaidahnya. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa resmi yang membantu berbagai suku di Indonesia untuk berkomunikasi secara baik (Mustakim, 1994 : 2). Namun Bahasa Indonesia yang sajatinya menjadi penghubung suku bangsa, malah mengalami intervensi yang luar biasa seiring perkembangan zaman.
Bahasa Sebagai Tolak Ukur Gaulnya Seseorang.
Smph PMd
prtm :
kaM ptR Dn ptr 1ndn5 mn6k3 BRt0mP4H dRh jN6 5t03, t4nh Ar 1ndn5
KD0 :
km P0tr4 dn p03tr1 1ndon35, mN64k brBngs jng sT, Bn65 1nDn3514
kT6 :
KAM Ptr dn p3tr 1ndNs M3n6j3nj0En6 bH54 pr5tn, BH45 1Ndn3514
Syukurlah tidak ada anak alay ketika perumusan sumpah pemuda, jika ada mungkin kalimat diatas akan muncul di teks sumpah pemuda.
Bahasa gaul atau yang populer di kalangan anak muda dengan sebutan bahasa Alay (Anak Layangan), benar-benar sudah menjadi bahasa favorit dikalangan anak muda ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena anak muda sekarang butuh sebuah pengakuan untuk disebut anak gaul. Jadi tidak pakai bahasa alay maka tidak disebut anak gaul, dan status sosial seseorang lah yang paling mempengaruhi penggunaan bahasa itu sendiri (Meyerhofff, 2006:108). Dan karena pembiasan dalam menggunakan bahasa alay-lah, maka bahasa ini makin populer dikalangan anak muda ketimbang Bahasa Indonesia itu sendiri.
Media menjadi salah satu sarana penyebaran bahasa alay secara cepat, sebut saja sinetron dan acara televisi lainnya, anak-anak muda di daerah yang awalnya hanya tau menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah, akhirnya terbawa arus juga untuk menggunakan bahasa alay bahkan sarkasme. Jadi media yang sejatinya mampu mengedukasi generasi muda dalam berbahasa malah menjadi sarana yang mengedukasi salah dalam berbahasa. Pengguna bahasa gaul itu sendiri sudah merambah ke semua umur, alasannya sederhana, agar terdengar santai dan bersahabat. Alasan ini mungkin bisa diterima, mengingat Bahasa Indonesia itu sendiri terdengar kaku dan formal bila digunakan untuk bercanda. Dan lagi penggunaan Bahasa Indonesia yang bercampur kode dengan bahasa gaul, prokem, slang, ataupun bahasa daerah selagi tidak dipakai dalam situasi formal tidaklah perlu dirisaukan. Namun, yang menjadi kerisauan kalau ragam formal bahasa Indonesia (baku) itu digunakan tidak sebagaimana mestinya (Nababan, 1993). Terlepas dari itu semua, alangkah baiknya bila kita lebih berperan aktif untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik.
Bahasa Indonesia Itu Nasionalis dan Bahasa Asing Itu Modern?
Kami, the people of Indonesia, dengan ini menjatakan The Independence of Indonesia.
Hal-hal jang mengenai atau the transfer of power, d.l.l, diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja atau the shortest possible time.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama the people of Indonesia
Soekarno/Hatta.
Mungkin teks proklamasi akan terdengar seperti kalimat diatas bila pak presiden SBY yang menyusun teks proklamasi kala itu, terdengar modernkah atau malah terdengar seperti ucapan yang tidak memiliki rasa nasionalis?
Tidak nasionalis bila cenderung menggunakan bahasa asing? Ini salah satu kalimat yang sering terdengar, terutama warga Indonesia yang memasukan kata-kata asing kedalam ucapannya sehingga akan terdengar kebarat-baratan. Yang paling terkena dampak kalimat tersebut adalah warga Indonesia yang menetap lama di luar negeri. Salahkah? Tidak ada yang salah, kita pasti tau benar bahwa lingkungan/demografis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola berbahasa seseorang (Meyerhoff, 2006:108). Lagi pula, bahasa merupakan kalimat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungan, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka warga di luar negeri harus menggunakan bahasa setempat.
Tidak sampai disitu, fenomena dalam menggunkan bahasa asing ini juga dipicu oleh kemodernisasian, sikap bangsa Indonesia terhadap Bahasa Indonesia cenderung ambivalen, sehingga terjadi dilematis. Artinya, di satu pihak kita menginginkan Bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta mampu merekam ilmu pengetahuan dan teknologi global, tetapi di pihak lain kita telah melunturkan identitas dan citra diri itu dengan lebih banyak mengapresiasi bahasa asing sebagai lambang kemodernan (Warsiman, 2006:42-43). Atas dasar itu, tidak heran jika para remaja masa kini lebih cenderung menggunakan bahasa asing sebagai bagian dari hidupnya jika mereka tidak ingin disebut ketinggalan zaman.
Keesksistensian Bahasa Indonesia itu sendiri, hendaknya mendapat perhatian nyata dari institusi (Meyerhoff, 2006:108). Dan secara teoritis, pemerintah Indonesia sangat mendukung vitalitas Bahasa Indonesia (Vitalitas disini merujuk pada intensitas dan eksistensi sebuah bahasa). Hal tersebut terbukti dengan diundangkannya UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. UU ini juga kemudian disokong oleh Peraturan Presiden 16/2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Dan lagi, Kementerian Perdagangan pun merilis Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika. Permendag tersebut di samping melindungi hak linguistik pengguna produk dalam dua jenis (telematika dan Elektronika) tersebut, juga membantu meningkatkan vitalitas Bahasa Indonesia. Sayangnya, Permendag tersebut belum mencakup semua produk impor.
Dalam konferensi pers atau pidato kenegaraan pun, bahasa presiden seolah tak bisa lepas dari pengaruh bahasa asing. Di hari menyambut kemerdekan RI ke 67 pun (16/08/2012), pidato SBY tetap saja menggunakan bahasa asing sebagai pelengkap isi pidato, kata asing itu dapat kita temukan dalam pidato SBY berikut:
“…Sebagai bentuk terima kasih kepada para founding fathers dan para pemimpin terdahulu, marilah kita terus bersatu dan bekerja lebih keras lagi…”.
Dan lagi,
“…terciptanya keamanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, proteksi sosial, financial inclusion,…”
Atau ini,
“….Pro-Rakyat yang saya canangkan sejak awal, tetap didasarkan kepada empat pilar utama: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment….
Bahkan, penulis mencatat tak kurang dari 25 istilah dalam bahasa asing yang digunakan SBY saat berpidato di HUT RI ke 67. Kebanyakan, istilah asing yang digunakan oleh SBY sebelumnya diikuti dengan arti dalam bahasa Indonesia. Ada implikasi dari sikap berbahasa demikian, salah satunya adalah seolah SBY tidak yakin jika pesan yang hendak disampaikannya tidak akan ‘terkirim’, tidak dipahami oleh khalayak jika tidak melengkapinya dengan terjemahan bahasa asing. Jadi pemerintah yang seharusnya melindungi Bahasa Indonesia, ternyata pemerintah juga lah yang mencederai Bahasa Indonesia itu sendiri, ironis.
Lalu kenapa masih ada beberapa warga Indonesia yang masih malu bahkan kurang paham penting nya berbahasa Indonesia? Fenomena ini memang sering kita temui di negara kita sendiri tapi taukah kita akan fakta menarik dari bahasa itu sendiri? Berikut fakta menarik Bahasa Indonesia:
1. Bahasa Indonesia menduduki peringkat 3 di Asia dan peringkat ke 26 di dunia dalam hal tata bahasa terumit di dunia.
2. Bahasa Indonesia juga mendunia di dunia maya, buktinya wikipedia berbahasa Indonesia telah menduduki peringkat 26 dari 250 wikipedia berbahasa asing di dunia dan peringkat 3 di Asia setelah bahasa Jepang dan Mandarin, selain itu Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke 3 yang paling banyak digunakan dalam postingan blog di wordpress.
3. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di vietnam sejak tahun 2007
4. Bahasa Indonesia masuk kedalam 10 besar bahasa yang paling diminati di seluruh dunia
Dari semua penjalasan diatas maka sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita merasa bangga berbahasa Indonesia dan menjaga kaidah baku bahasa itu sendiri, agar tidak hilang oleh adanya perkembangan zaman dan intervensi dari bahasa lain. Salah satunya dengan aktif dan tepat dalam menggunakan Bahasa Indonesia itu sendiri, dan janganlah Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa sarkasme di generasi muda. Dan lagi, Bahasa Indonesia yang memiliki peranan sebagai alat komunikasi (P.W.J. Nababan, 1993 : 40), hendaknya masih mendapat perhatian serius dari kita semua ditengah-tengah negara yang kaya akan suku bangsa. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan menjaga Bahasa Indoensia? Namun ingatlah “Tidak ada satupun negara didunia ini yang monolingual secara murni” (Meyerhoff, 2006:103).

Banjir Jakarta,Tangisan Rakyat Indonesia

Salah seorang paranormal kenamaan, Agung Yuliyanto, atau yang akrab disapa Ki Joko Bodo, mengungkapkan banjir yang menerjang kawasan DKI Jakarta hingga menggenangi istana negara beberapa waktu lalu, merupakan tangisan rakyat Republik Indonesia.
Ki Joko Bodo mengatakan bahwa banjir yang menerjang Jakarta karena dari tahun ke tahun kehidupan rakyat semakin susah.
"Rakyat saat ini semakin susah, mulai nyari makan susah dan nyari pekerjaan sangat susah," katanya dalam acara diskusi dengan tema "Seks, Politik, Hukum dan Terawang Jelang 2014", di kantor PenaOne.com, Rawasari, Jakarta Timur. Senin (21/1/2013).
Ahli terawang itu juga menegaskan, bahwa kesusahan rakyat saat ini salah satu faktornya karena tingkah laku para pemimpin yang banyak melakukan korupsi.
"Mereka itu enak yang hanya duduk di sebuah jabatan, namun dapet uang yang banyak hasil korupsi. Ingat Tuhan sudah memberikan peringatan air bah yang sampe ke istana itu adalah suatu peringatan," tegasnya.

Rakyat Tak Rela SBY MInta Maaf pada Malaysia dan Singapura

Rakyat Indonesia tidak rela Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memohon maaf kepada dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, karena soal asap.
Hal itu tercermin dari berbagai komentar di Facebook Page TRIBUNnews sampai hari Rabu (26/6/2013) ini.
Di tengah kesulitan sebagian rakyat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden SBY menggelar jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, 24 Juni 2013.
Isi jumpa pers bukan permohonan maaf kepada rakyatnya yang menderita akibat kenaikan harga BBM itu, melainkan soal asap kebakaran lahan di Riau yang menyebar dan menimbulkan kabut asap di Singapura dan sebagian Malaysia.
"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian Saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata SBY ketika itu.
Menurut SBY, tak ada niat dari Indonesia untuk menyebabkan kabut asap di Singapura dan Malaysia. "Dan kami bertanggung jawab untuk terus mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini," ujar dia.

Antrean Panjang SPBU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),  antrean panjang kendaraan bermotor mulai terlihat di beberapa SPBU di Jakarta.
Di SPBU 31.103.03, Jalan Cikini, antrean mobil mengular dari jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan.
Terkait pengamanan, kepolisian menerjunkan sembilan aparatnya ditambah satu personil tentara.
"Dua dari Polda, tujuh Polsek Menteng, dan satu dari Koramil," ujar Aiptu Mujiono, anggota Polsek Menteng kepada Tribunnews, Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Mujiono mengaku belum bisa memastikan apakah menambah jumlah personil tersebut atau tidak.
"Lihat perkembangan, nanti bisa ditambah," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa hari lalu SPBU ini pernah disegel mahasiswa saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Sementara di SPBU Jalan Abdul Muis tidak terlihat antrian panjang. Pengisian BBM kenderaan bermotor masih terlihat seperti biasanya.
Sebelumnya, pemerintah dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM pukul 22.00 - 23.00 WIB

Naiknya Harga BBM,apa reaksi rakyat ??

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menyerahkan Kartu Penjamin Sosial (KPS) bagi masyarakat. Kartu tersebut didistribusikan melalui Kementerian Sosial  bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah mengatakan per hari ini PT Pos Indonesia telah mendistribusikan 7 juta KPS dari total KPS yang harus didistribusikan sebanyak 15,5 juta kepada masyarakat miskin. Kartu tersebut bertujuan sebagai  kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013.
"Tadi pagi kami rapat dengan PT Pos, ada jumlah kartu yang kembali, sebanyak 2067 dari total 7 juta," kata Firmanzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Ada beberapa alasan mengapa kartu itu kembali. Firmanzah menjelaskan 40 persen kembali karena warga yang dituju meninggal dunia,  5 persen digusur, 25 persen tidak dikenal, dan 30 persen tanpa pemberitahuan.
Firmanzah mengatakan pendistribusian KPS untuk rakyat miskin ini, didapat dari data yang akurat untuk itu, BLSM dipastikan dterima oleh warga yang berhak. Sebab, data rakyat miskin ini didapat dari data BPS dan Kementerial Sosial yang selalu diperbaharui.
"Kartu ini tidak hanya digunakan untuk menukar raskin, tetapi juga untuk siswa miskin," katanya.
Diketahui,  total dana yang disiapkan pemerintah untuk BLSM sebesar Rp 9,7 triliun. Sementara untuk infrastruktur pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 7,25 triliun.
"Infrastruktur itu untuk pembangunan air bersih, daerah kumuh nelayan dan irigasi," katanya.

BLSM tidak hilangkan penderitaan rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi XI Ecky Awal Mucharam menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM)bersubsidi membuat masyarakat menderita. Meski dengan ada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Ecky menilai bantuan tersebut tak mengilangkan penderitaan masyarakat.
"Kalau BLSM habis semester pertama tahun 2014 masyarakat merasakan dampaknya harga BBM naik," ujar anggota DPR dari fraksi PKS tersebut di gedung DPR, Selasa (17/6/2013).
Ecky menegaskan kalau BLSM tidak memberikan solusi untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Pasalnya bantuan yang diberikan sedikit, tidak sesuai dengan efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Sebenarnya balsem hanya sedikit, kurang bahkan, dibandingkan penderitaannya, balsem hanya 4 bulan doang," ujar Ecky.
Saat ini DPR sedang memutuskan apakah anggaran untuk BLSM disetujui atau tidak. Pasalnya tiga fraksi, PKS, Hanura, dan PDI-P menilai BLSM hanya alat politik pemerintah.
Pemerintah mengajukan anggaran kompensasi BLSM sebesar Rp 27,9 triliun di dalam APBN. Anggaran tersebut diambil dari pengurangan BBM bersubsidi. Dengan anggaran tersebut masyarakat diberikan bantuan hanya selama 4 bulan setelah harga BBM bersubsidi naik.

Tuesday, July 2, 2013

PKS pro rakyat,tolak naiknya BBM

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Partai yang dipimpin Anis Matta itu mengaku mengambil keputusan itu karena ingin yang terbaik untuk masyarakat.
“Kami hanya ingin yang terbaik untuk rakyat. Rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat ingin keadilan. Tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, Rabu (12/6/2013).
Menurutnya, PKS tidak ingin menambah kesengsaraan rakyat miskin dengan kebijakan yang tak tepat. “Tolong dengarkan, jeritan dan tangisan rakyat, kami ingin terdepan membela kaum papa,” ucap dia.
Berdasarkan hasil kajian Fraksi PKS di Badan Anggaran (Banggar) DPR, lanjut Hakim, masih ada alternatif lain untuk mengatasi kekurangan kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah sebenarnya tidak mesti menaikkan harga BBM.
“Kami keberatan dengan akan terjadinya inflasi 7,2 persen, karena akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat daya beli masyarakat menurun,” terangnya.
Selain itu, momen untuk menaikan harga BBM juga tidak tepat. Sebab, ucap Hakim, kenaikan itu dilakukan ketika tahun ajaran baru akan dimulai, serta menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri.(acehterkini/jpnn)

BBM naik,Mahasiswa panik

KEPUTUSAN untuk menaikkan harga bahan bakar minyak merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dampaknya dirasakan oleh siapa pun, mulai dari pusat kota hingga di pelosok desa.

Harga-harga bahan pokok melambung, tarif angkutan umum melonjak, harga makanan di kantin pun bertambah mahal. Masyarakat kecewa dengan keputusan pemerintah tersebut, yang dilukiskan dengan aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Mahasiswa pun tak ketinggalan beraksi menyuarakan penolakan. Namun pemerintah tetap teguh pendiriannya, ketetapan itu sudah bulat. Lantas bagaimana? Akankah kita terus memaksa pemerintah untuk menurunkan harga BBM?

Nampaknya sangat sulit, kalau tidak bisa dibilang mustahil, untuk membuat pemerintah berubah pikiran. Untuk urusan BBM ini, mungkin akan lebih baik jika kita menempuh jalan lain, mencari dan menciptakan alternatif.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan bahan bakar fosil, ada alternatifnya, misalnya dengan energi baru dan terbarukan (biomass, biofuel, dsb). Intinya adalah diversifikasi energi. Yang mesti diupayakan adalah bagaimana cara menghasilkan energi alternatif tersebut sehingga memiliki kualitas yang baik dan biaya produksi yang lebih murah.

Banyak penelitian dalam bidang ini masih on progress. Masalahnya adalah kapan energi alternatif dapat digunakan secara massal dan harganya sama atau lebih murah dari bensin premium? Jawabannya tergantung pada keseriusan upaya dan kreativitas untuk mencapainya, termasuk kebijakan dari pemerintah yang mengatur hal ini.

Mahasiswa dan juga masyarakat yang lain pun mesti memikirkan jalan alternatif untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Mengurangi hedonisme, mengatur pola konsumsi, manajemen anggaran, melakukan penghematan, meningkatkan produktivitas adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Kita dituntut lebih kreatif dan bekerja keras.

Waktu menjelang bulan Ramadhan seperti ini merupakan saat-saat di mana jumlah pengeluaran mahasiswa sedang melonjak, terutama bagi mahasiswa yang hendak mudik ke daerah asalnya karena kuliah telah usai. Namun, tarif transportasi umum semakin mahal akibat harga bahan bakar juga semakin tinggi.

Kita sebaiknya memilih alternatif transportasi yang sesuai dengan kondisi keuangan, tentu tanpa mengorbankan aspek keselamatan. Bisa jadi mudik dengan menggunakan bus akan memakan waktu lebih lama, namun tarifnya bisa jadi lebih murah dibandingkan jika menggunakan pesawat.

Begitu pula dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai mahasiswa. Naiknya harga kebutuhan pokok dapat menjadi pemicu bagi kita untuk mengubah pola hidup dan menggunakan alternatif untuk memangkas pengeluaran. Misalnya bagi mahasiswa yang biasanya menggunakan sepeda motor atau mobil untuk pergi ke kampus, dapat beralih menggunakan sepeda atau berjalan kaki.

Selain lebih hemat, juga lebih sehat. Cara lain adalah dengan mengurangi kebiasaan jajan, dan menggantinya dengan membiasakan memasak. Keuntungannya adalah menghemat anggaran dan lebih terjamin keamanan dan kehalalannya.

Jadi, tak perlu menuntut orang tua untuk menambah kiriman uang, kita akan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu lah solusi alternatif menjadi suatu jalan keluar untuk permasalahan kenaikan harga BBM ini. Tetap, mahasiswa mesti kritis dan terus mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.


Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2013/06/30/367/829752/harga-bbm-melambung-saatnya-ciptakan-alternatif

Salah Kelola,Rakyat Sengsara


30MAY

Entah apakah pengambil kebijakan di negara ini pernah melihat betapa memprihatinkannya rakyat Indonesia berebut kendaraan umum setiap pagi? Andai mereka mau menyempatkan diri ke daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur; mereka akan menyaksikan pengguna kendaraan umum – khususnya metromini – sampai masuk lewat pintu supir asalkan bisa masuk ke dalam bus yang sudah penuh sesak. Berjejal-jejalan, sementara di tempat yang tak jauh ada rombongan presiden dengan pengawalan yang panjang dan jalur eksklusif.
Bicara ironi, memang negeri ini penuh ironi. Saat penguasa meneriakkan seruan hemat energi, suara itu masuk ke telinga masyarakat yang sehari-hari sudah terbiasa berdesak-desakan di bis kota, di kereta listrik, di transjakarta; sementara presiden dan menterinya terbiasa dengan kawalan sejumlah mobil yang mengkonsumsi energi untuk rakyat.
Kini saya harus membayangkan bahwa kami – rakyat Indonesia – yang terbiasa berjubelan di kendaraan umum ini harus makin merana oleh rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, anggaran negara terkuras oleh subsidi BBM. Kami manggut-manggut sembari disuguhi berita pemerintah Indonesia menambah hutang luar negerinya.
Sungguh niat baik pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini masih ada ganjalan dalam hati, karena setidaknya ada dua hal yang belum pemerintah penuhi. Pertama, pengadaan energi alternatif; kedua, penyediaan transportasi publik yang memadai dan manusiawi.
Entah apa kabarnya projek tanaman jarak pagar yang dikembangkan di daerah seperti NTB? Juga penemuan biodiesel dari tanaman singkong, jagung, dll? Berapa banyak kontribusinya buat konsumsi energi nasional? Dan seperti apa perhatian pemerintah untuk pengembangan energi alternative seperti itu?
Memang seperti tidak terdengar peranan energi alternatif di Indonesia. Hingga akhir September 2012, realisasi konsumsi biodiesel nasional hanya sekitar 480.358 kiloliter atau 53,3% dari target pemerintah sebesar 900.000 kiloliter (1). Sangat jomplang dengan konsumsi BBM di Indonesia yang pada tahun 2012 mencapai 45juta kiloliter. (2)
Karena kegagalan pemerintah menggenjot penggunaan energi alternatif, harga yang dibayar adalah kenaikan harga BBM yang dibebankan pada masyarakat.
Bagaimana dengan cerita transportasi publik? Tak kurang suram dengan energi alternatif. Bagaimana mungkin pengguna kendaraan pribadi disalahkan sementara di KRL Ekonomi rakyat berjejalan hingga ke atap kereta? Juga moda transportasi publik lainnya, jauh dari kata memadai. Ketersediaan armada bis umum makin berkurang. Di Jakarta dan sekitarnya, banyak trayek bis umum yang tak pernah terlihat lagi. Belum lagi masih banyak daerah yang belum terhubung oleh jalur transportasi publik. Siapkah masyarakat bila disuruh beralih ke transportasi umum sekarang juga? Tentu jawabannya tidak.
Dua hal itu saja tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Negeri ini salah urus. Dan rakyatlah yang harus menanggung akibat kesalahan pemerintahnya. Tapi itu konsekuensi logis juga, karena rakyatlah yang memilih pemerintahnya melalui pemilihan umum dan pemilihan presiden langsung.
Anehnya, ada argumentasi yang membela pemerintah dengan alasan bahwa pemerintah tak mampu membangun transportasi publik yang baik karena dananya tersedot oleh subsidi BBM. Bagaimana logika rakyat bisa dibodohi dengan alasan ini?
Padahal baru bulan kemarin (April 2013) pemerintah menambah utang baru sebanyak 3 milyar USD (3). Padahal per Maret, posisi hutang Indonesia mencapai Rp 588,38 Triliun. Dan ini belum ditambah berita gembira dari DPR yang membolehkan Indonesia menambah hutang baru 161,4 Triliun untuk menutup defisit APBN.(4)
Disuguhi atraksi penambahan hutang begini oleh pemerintah, apakah rakyat mampu memaklumi ketidak-mampuan pemerintah membenahi transportasi publik di negara ini?
Dan tontonan hutang-menghutang ini masih diberi bonus dengan pemberantasan korupsi yang melempem. Rakyat harus menonton pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 Triliun lebih untuk sebuah bank yang namanya sangat jarang didengar oleh masyarakat. Aksi saweran 6 Triliun yang ditenggarai sarat korupsi itu pun tak mampu dituntaskan oleh KPK hingga kini. Belum lagi korupsi-korupsi lain yang cukup banyak merugikan negara seperti kasus Hambalang, Wisma Atlet, dll.